Pintasan.co, Jakarta – Judi online kini menjadi ancaman serius yang membawa dampak sosial negatif bagi masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menangani masalah tersebut.
Pemerintah, dengan melibatkan berbagai kementerian dan instansi terkait, serta di bawah arahan langsung Prabowo, berkomitmen untuk mengatasi masalah judi daring hingga ke akar-akarnya.
Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat bahwa praktik judi online tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat memperburuk kemiskinan di Indonesia.
“Jika tidak ditangani secara menyeluruh, judi online akan terus memperburuk kemiskinan di tanah air. Ini adalah ancaman besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak,” ungkap Cak Imin, seperti dikutip dari laman resmi Komdigi, Jumat (29/11/2024).
Cak Imin mengungkapkan data yang mencengangkan terkait dampak judi online, yang hingga kini telah melibatkan sekitar 8,8 juta orang.
Sebagian besar dari mereka, lanjutnya, menjadi korban penipuan dan akhirnya masuk dalam kategori kemiskinan baru.
“Banyak pelaku judi online yang pada akhirnya terjebak dalam kondisi miskin. Padahal, kita tengah berusaha keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, dampak judi online juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental para pelaku. Sayangnya, saat ini layanan BPJS Kesehatan belum mencakup klaim untuk penanganan kecanduan judi.
“Rumah sakit kesulitan menangani pasien dengan kecanduan judi karena belum ada pengaturan dalam skema klaim BPJS untuk hal ini. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi, agar rumah sakit tidak terbebani lebih jauh,” kata Cak Imin.
Masalah judi online juga merambah ke skala internasional, khususnya di kalangan pekerja migran Indonesia.
Cak Imin mencatat bahwa ada sekitar 100 ribu pekerja Indonesia di Kamboja yang berisiko terjebak dalam praktik judi online atau bahkan menjadi bagian dari jaringan tersebut.
“Koordinasi dengan Interpol dan negara-negara lain sangat penting dalam penindakan dan pencegahan,” ujar Cak Imin.
Langkah preventif pemerintah mengatasi judi online
Sebagai langkah preventif, pemerintah melalui berbagai kementerian berkomitmen untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye besar yang melibatkan media dan komunitas.
“Pencegahan pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan peran aktif pendidik, tokoh masyarakat, dan kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Meutya Hafid menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan yang semakin diperkuat.
Langkah-langkah yang diambil termasuk pemblokiran situs judi online dan penutupan rekening yang terafiliasi dengan praktik judi daring.
“Kami terus melakukan takedown terhadap situs-situs judi online dan melaporkan rekening terkait ke OJK, perbankan, dan PPATK untuk ditindaklanjuti,” jelas Meutya.
“Meski setiap situs yang ditutup sering kali muncul kembali dalam jumlah yang lebih banyak, kami terus mendorong platform global untuk mematuhi aturan yang ada di Indonesia dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online,” tambahnya.
Dengan adanya kolaborasi antar kementerian, pemanfaatan teknologi, dan dukungan dari berbagai komunitas, pemerintah yakin dapat mengurangi dampak buruk judi online.
“Selama kita bekerja sama dan bersatu, insya Allah kita bisa menangani masalah ini dengan lebih efektif,” tutup Meutya Hafid.
Perang melawan judi online memang bukan tugas yang mudah bagi pemerintahan Prabowo.
Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dalam hal pencegahan, penindakan, edukasi, pengawasan digital, serta kerja sama internasional, diharapkan masalah ini dapat diatasi secara signifikan.
