Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta.
Dia mengaku akan membahas strategi agar pemangkasan dana tersebut tidak berpengaruh banyak program Pemerintah Provinsi DKI.
“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentu kita harus siap. Kebetulan nanti jam 4 rapat khusus mengenai ini. Saya ingin mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Kepala Bapenda dan Sekda untuk bagaimana kita menghadapi ini,” ujar Pramono Anung di Koja, Jakarta Utara dilansir dari detikNews, Jumat (3/10/2025).
Bahkan, kata dia bahwa informasi mengenai pemangkasan DBH tersebut diterimanya dari Badan Anggaran DPR, yang merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional.
Pramono menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan berupaya mencari solusi agar program-program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak terganggu. “Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutian Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” ucapnya.
Gubernur Jakarta itu menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sedang ulang menghitung ulang pembiayaan supaya efisiensi tidak mengganggu layanan publik. Pramono menyebut urusan dana untuk pendidikan tidak akan diubah.
“Jakarta ingin membangun tetap dengan terobosan-terobosan. Seperti KLB kemarin yang 12 tahun tidak selesai, sekarang 15 hari sudah diketok. Itu yang saya gunakan nanti untuk membangun Jakarta,” ucapnya.
Sebelumnya, Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta, mengaku telah menerima informasi bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jakarta akan dipangkas secara signifikan, dari target Rp 26 triliun menjadi sekitar Rp 11 triliun.
Bahkan, dia mengaku khawatir bahwa hal ini akan berdampak pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang ditetapkan Rp 95 triliun.
