Pintasan.co, Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memindahkan pelabuhan masuk (entry point) bagi sejumlah komoditas industri tertentu ke kawasan Indonesia timur.
Tiga pelabuhan yang akan menjadi titik impor baru adalah Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap industri manufaktur dalam negeri.
Agus menambahkan, langkah ini merupakan respons atas permintaan untuk memindahkan pintu masuk barang impor guna mengamankan pasar dalam negeri serta meningkatkan kapasitas logistik nasional.
“Pemindahan ini bertujuan untuk mengamankan pasar domestik dan memperkuat kapasitas logistik,” ujarnya dalam siaran pers Kemenperin pada Senin (4/11/2024).
Beberapa komoditas yang diprioritaskan dalam kebijakan ini mencakup barang elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.
Menurut Agus, komoditas ini dipilih karena berpotensi terkena dampak dari masuknya barang impor murah atau ilegal.
Pemindahan entry point ke wilayah Indonesia timur juga menjadi fokus dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Selain kebijakan pemindahan pelabuhan impor, Kemenperin juga tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Agus berharap RPP ini segera disahkan untuk menunjang kebutuhan gas di sektor industri manufaktur.
“Di dalam RPP Gas Bumi, kami juga menyiapkan regulasi untuk memastikan ketersediaan gas sebagai sumber energi, termasuk untuk listrik. Ini kami lakukan untuk mendukung keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” jelas Agus.
Agus juga menambahkan, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi industri manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Sementara itu, pemerintah menargetkan pelaksanaan pemindahan pintu masuk impor ke luar Jawa bisa terlaksana paling lambat tahun ini.
Menurut Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin, Muhammad Taufiq, rencana pemindahan ini masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.
Ia berharap proses ini segera selesai sehingga dapat memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri.
Taufiq juga menyoroti bahwa keterlambatan pelaksanaan pemindahan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan minimnya pelabuhan di luar Jawa yang memiliki kapasitas untuk melayani ekspor-impor.
