Pintasan.co – Pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran keberhasilan program.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.
“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya),” ujar Zulhas.
Menurutnya, evaluasi akan difokuskan pada perbandingan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah program berjalan. Penilaian tidak hanya terbatas pada aspek pemenuhan gizi, tetapi juga mencakup pertumbuhan fisik anak-anak sebagai sasaran utama program.
Zulhas menjelaskan, dalam jangka menengah dan panjang, evaluasi MBG berpotensi diperluas untuk melihat dampaknya terhadap perkembangan fungsi otak serta kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” katanya.
Untuk mendukung proses evaluasi tersebut, pemerintah menilai perlu adanya pembenahan dan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga. Basis data penerima manfaat harus benar-benar akurat agar hasil pengukuran dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Zulhas menyebutkan, proses pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengukuran dampak MBG merupakan bagian penting dari output program. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang independen.
“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” kata Dadan.
Ia mencontohkan pengalaman Jepang dalam menjalankan program makan bergizi yang menunjukkan perubahan indikator fisik masyarakat dalam jangka panjang. Dampak tersebut, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik, tetapi juga oleh kualitas asupan gizi yang berkelanjutan.
“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” ujarnya.
Dadan menilai Indonesia dapat mengadopsi pola evaluasi serupa agar dampak Program Makan Bergizi Gratis dapat dinilai secara objektif dalam rentang waktu menengah hingga panjang.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah mencapai 22.091 unit. Sementara itu, jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis tercatat telah melampaui 60 juta orang.
Pemerintah menegaskan bahwa penguatan akurasi data penerima manfaat serta evaluasi hasil program akan menjadi bagian dari upaya memastikan MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memiliki dampak yang terukur bagi peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.
