Pintasan.co, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan renovasi besar-besaran terhadap rumah tidak layak huni di kawasan kumuh.
Program ini akan didanai melalui pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp24,5 triliun atau sekitar US$1,5 miliar.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyatakan bahwa selama ini penataan kawasan kumuh hanya difokuskan pada peningkatan infrastruktur lingkungan.
Namun dengan dukungan dana pinjaman ini, program akan diperluas hingga menyentuh langsung kondisi rumah warga.
“Selama ini kita hanya benahi lingkungannya, kini kita akan masuk juga ke rumah-rumah yang tidak layak huni. Ini akan jadi satu paket penanganan kawasan kumuh yang lebih komprehensif,” ujar Fitrah saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Selatan, Jumat (20/6), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
Salah satu program yang akan mendapatkan suntikan dana adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah.
Namun kali ini pendekatannya akan berbeda. Rumah yang direnovasi akan diarahkan agar mampu mendukung ekonomi keluarga, misalnya dengan desain homestay atau warung kecil di rumah.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan skema insentif bagi pembangunan rumah vertikal seperti apartemen berbiaya rendah dan hunian berbasis transit-oriented development (TOD), yakni kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.
“Kami menyiapkan berbagai bentuk insentif agar pengembang tertarik membangun rumah vertikal seperti low-rise apartment atau rumah subsidi,” terang Fitrah.
Saat ini, seluruh rencana tersebut telah disampaikan ke Bappenas untuk dikaji lebih lanjut sebelum diajukan ke Bank Dunia untuk proses asesmen.
Jika seluruh tahapan berjalan lancar, implementasinya ditargetkan bisa dimulai paling cepat pada tahun 2026.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengonfirmasi adanya tawaran pinjaman dari Bank Dunia dengan bunga sekitar 6–7 persen.
Dana tersebut dirancang untuk mendukung target ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tiga juta unit rumah selama masa jabatannya.
“Kami akan pelajari secara mendalam program mana saja yang bisa disinergikan dengan tawaran ini agar bisa memberikan dampak optimal,” ujar Maruarar, Kamis (19/6), dilansir dari Antara.
