Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).
“Presiden memastikan bahwa negara akan hadir dan melibatkan seluruh pihak dalam mencari solusi terbaik untuk proyek kereta cepat ini,” ujar AHY setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
AHY menjelaskan bahwa siang harinya telah digelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pihak, seperti CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Dalam rapat tersebut, semua peserta bersepakat untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab restrukturisasi keuangan proyek KCJB.
“Semua pihak ingin berperan dan turut bertanggung jawab dalam proses restrukturisasi keuangan kereta cepat ini,” tutur AHY.
Ia menambahkan, pemerintah tetap akan terlibat melalui dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, detail bentuk dukungan tersebut masih akan diumumkan setelah pembahasan teknis selesai.
Selain itu, AHY menyebut pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Danantara serta pihak China terkait negosiasi restrukturisasi utang.
Meski begitu, ia enggan membeberkan isi pembahasan karena proses negosiasi masih berlangsung.
“Masih banyak aspek yang sedang dinegosiasikan. Kami tidak ingin terburu-buru menyampaikan detailnya karena ini masih dalam proses. Prinsipnya, semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa setelah persoalan utang KCJB diselesaikan, pemerintah berencana memperluas jaringan kereta cepat hingga ke wilayah lain, termasuk jalur Jakarta–Surabaya hingga Banyuwangi.
“Kalau persoalan ini tuntas, barulah kita bisa melanjutkan pengembangan jalur kereta cepat berikutnya,” katanya.
Menurut AHY, langkah perluasan proyek ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan pemerataan pembangunan antardaerah.
“Presiden sempat mengatakan, kenapa tidak kita lanjutkan ke Surabaya, bahkan sampai Banyuwangi. Ini tentang keadilan dan pemerataan pembangunan agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” pungkas AHY.
