Pintasan.co, Jakarta – Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan meluncurkan program ambisius yang disebut Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada jutaan rakyat Indonesia. Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp800 miliar setiap harinya guna mendanai program ini.
MBG akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, yang menilai bahwa program ini merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program ini jika diimplementasikan sepenuhnya, diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun.
“Ketika program ini mulai berjalan penuh, kami akan mengalokasikan Rp 1,2 triliun setiap hari, dengan sekitar 75 persen dari anggaran tersebut atau sekitar Rp 800 miliar khusus untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 yang digelar di Jakarta pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Program MBG tidak hanya menargetkan pemberian makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi di pedesaan. Hal ini dikarenakan bahan baku makanan seperti beras, sayuran, ayam, telur, dan susu akan diperoleh langsung dari koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Dengan melibatkan petani dan peternak lokal, program ini juga akan meningkatkan likuiditas ekonomi di desa-desa, yang selama ini menjadi salah satu kelemahan ekonomi Indonesia,” jelas Dadan.
Sebagai ilustrasi, setiap satuan pelayanan yang terdiri dari 3.000 anak, misalnya, akan membutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 telur, 350 kg sayuran, dan 600 liter susu per hari.
Dadan juga menekankan bahwa jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani berbagai kelompok sasaran, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan siswa sekolah keagamaan.
“Kami berencana membeli bahan baku dari koperasi dan BUMDes. Jadi, jika ada pengusaha besar yang ingin memasok, mereka harus bekerja sama dengan koperasi atau BUMDes. Ini agar desa-desa bisa merasakan manfaat ekonomi dari program ini,” lanjut Dadan.
Pelaksanaan penuh program MBG dijadwalkan mulai pada Januari 2025, namun akan ada uji coba berskala lebih besar yang dilakukan pada November 2024. Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah, sembari Badan Gizi Nasional mendata ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah untuk memastikan data penerima manfaat yang akurat.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan data sekunder karena sifat data ini sangat dinamis. Oleh karena itu, jumlah penerima manfaat baru akan dipastikan setelah satuan pelayanan tersedia di masing-masing daerah,” kata Dadan.
Dadan memastikan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Anggaran yang dialokasikan dari pemerintah akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang melaksanakan program, memastikan agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran.
