Pintasan.co, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengadakan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida pada Jumat (21/11/2025).
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antar-perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di Lutim.
Selain itu, rakor bertujuan mengevaluasi hasil penanganan kemiskinan selama tahun berjalan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, dan menyusun strategi bersama yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menyampaikan bahwa upaya mengatasi kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dan berdaya saing.
Ia menekankan bahwa Lutim memiliki dua potensi besar yang perlu dimaksimalkan, yaitu sektor pertanian di wilayah barat serta tambang di wilayah timur.
“Kemiskinan perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika penanganannya tepat, hasilnya juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kamal.
Ia menambahkan bahwa pada 2024, angka kemiskinan Lutim lebih rendah dibanding sejumlah wilayah di Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.
Kamal juga menyoroti pentingnya pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa diminta memastikan warganya tercatat dalam database tenaga kerja.
Menurutnya, angka kemiskinan di Lutim berpotensi turun hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu orang.
Target pembangunan Lutim 2025–2030 juga berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, menyampaikan kondisi kemiskinan terbaru per Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yakni kebutuhan makanan minimal 2.100 kalori per hari serta kebutuhan non-makanan seperti sandang dan kebutuhan dasar lainnya.
Data BPS menunjukkan:
- Penduduk miskin: sekitar 18,55 ribu orang
- Persentase kemiskinan: 5,78 persen
Harta juga menyebut bahwa tren kemiskinan di Lutim sempat turun pada 2018–2020 dan kemudian mengalami fluktuasi selama 2020–2024.
Menurutnya, pengukuran kemiskinan tidak hanya berdasarkan jumlah atau persentase, melainkan juga melihat tingkat kedalaman dan keparahannya.
Ia menegaskan pentingnya pemantauan rutin agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Rakor TPKD ini turut dihadiri oleh sejumlah OPD, para camat, perwakilan ATR/BPN Lutim, PLN ULP Malili, Baznas Lutim, PT CLM, PT Bank BRI KCP Malili, dan pimpinan Bank Sulselbar Cabang Malili.
