Pintasan.co, Luwu Timur – Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati, Rabu (8/10/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, didampingi Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler.

Dalam arahannya, Bupati Irwan menjelaskan bahwa dari total sekitar 24 hingga 30 titik dapur MBG yang telah disiapkan di Luwu Timur, baru dua di antaranya yang beroperasi aktif, yaitu dapur MBG di Kecamatan Malili dan Towuti.

“Dua dapur ini sudah berjalan, namun capaian tersebut masih jauh dari target minimal 50 persen dapur yang seharusnya beroperasi,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari warta.luwutimurkab.go.id

Lebih lanjut, Irwan menyebutkan 13 yayasan yang telah melaporkan progres pembangunan dapur MBG, di antaranya:

  1. Yayasan Evara Nusa Bakti dan Mitra (Burau)
  2. Yayasan Magnolia Champaca Virginiana dan Mitra (Angkona)
  3. Yayasan Kemala Bhayangkari dan Mitra (Mangkutana)
  4. Yayasan Manunggal Kartika Jaya dan Mitra (Malili)
  5. Yayasan Mawar Dua Tujuh dan Mitra (Angkona)
  6. Yayasan Garuda Panrita Celebes dan Mitra (Burau)
  7. Yayasan Mutiara Mega Wanua dan Mitra (Towuti)
  8. Yayasan Alam Semesta Berbagi dan Mitra (Malili)
  9. Yayasan Jeka Merdeka Bersahaja dan Mitra (Tomoni)
  10. Yayasan Cahaya Bangsa Kreatif dan Mitra (Wotu)
  11. Yayasan Pilar Luwu Utara (Nuha)
  12. Yayasan Pangan Hijau Celebes (Kalaena)
  13. Yayasan Amirul Mukminin Massolo (Malili)

Sementara itu, dua yayasan yang sudah mulai beroperasi yaitu Yayasan Bowo Garuda Indonesia di Malili dan Yayasan Berkah Ininnawa Nusantara di Towuti.

Bupati Irwan menegaskan bahwa setiap yayasan yang menjalankan dapur MBG wajib memenuhi tiga syarat utama sebelum beroperasi, yakni memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.

“Kalau ketiga sertifikat itu belum dimiliki, lebih baik jangan dulu beroperasi,” tegasnya.

Ia juga menargetkan agar 13 yayasan yang sudah terdaftar segera beroperasi dalam waktu 45 hari ke depan.

Baca Juga :  Dua Opsi Guru Sekolah Rakyat, Mensos: ASN atau Bersertifikat

Jika tidak ada perkembangan, maka laporan akan diteruskan dan status pendaftarannya berpotensi dibatalkan.

Dalam waktu dekat, Bupati bersama Wakil Bupati, Kapolres, dan perwakilan TNI berencana turun langsung melakukan inspeksi lapangan guna memastikan kesiapan dapur MBG di seluruh wilayah.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Luwu Timur, Sasmita, menyampaikan bahwa pihaknya akan mewajibkan Kepala SPPG di tiap wilayah memiliki akun media sosial resmi untuk monitoring menu dan distribusi makanan sesuai pedoman Badan Gizi Nasional.

Ia juga menambahkan bahwa setiap kecamatan akan memiliki Koordinator Kecamatan (Korcam) untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah.

“Calon Kepala SPPG juga harus menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah agar distribusi MBG benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Acara Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Bahri Suli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masdin, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, serta perwakilan dari berbagai yayasan dan lembaga terkait.