Pintasan.co, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan komitmennya dalam menangani persoalan sampah melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Bapperida Lutim pada Kamis, 31 Juli 2025.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan pemenuhan syarat awal (Readiness Criteria) dalam Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), khususnya di bidang pengelolaan sampah (Solid Waste Management/SWM) yang didukung melalui skema Performance Based Grants (PBG) atau hibah berbasis kinerja.
Dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Rapiuddin Tahir, rapat ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah terkait serta seluruh camat dari berbagai wilayah di Kabupaten Luwu Timur.
Dalam pemaparannya, Rapiuddin menjelaskan bahwa program ini mendapatkan dukungan hibah dari Bank Dunia (World Bank), yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, membangun infrastruktur pendukung, serta mengurangi dampak pencemaran, terutama dari sampah plastik.
Kabupaten Luwu Timur sendiri menjadi salah satu dari 30 kabupaten/kota yang terpilih untuk mengikuti program ini.
Rapiuddin menyampaikan harapan agar program LSDP ini mampu mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, serta berdampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini diharapkan dapat mengubah sampah menjadi sumber pendapatan dengan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ungkap Rapiuddin seperti dikutip dari warta.luwutimurkab.go.id (31/7/2025).
Salah satu fokus utama rapat adalah upaya persiapan pembangunan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di tiap kecamatan.
Untuk itu, peran aktif para camat sangat diperlukan dalam membantu pemerintah kabupaten menyediakan lahan.
Sementara itu, pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) akan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah kabupaten.
Dalam kesempatan tersebut, peserta rapat juga terhubung secara daring dengan Riza, seorang pendamping TPS 3R dari Kabupaten Banyumas.
Riza menekankan pentingnya pemahaman bahwa TPS 3R bukanlah tempat pembuangan sampah, melainkan fasilitas untuk mengelola dan mengolah sampah secara produktif.
Ia juga memaparkan estimasi biaya pelaksanaan program, yakni sekitar 3,5 hingga 5 miliar rupiah secara keseluruhan, dengan kebutuhan dana sebesar 600–800 juta rupiah untuk pembangunan satu unit TPS 3R.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur, Mujahid Saleh, menggarisbawahi bahwa lokasi TPS 3R harus berada dekat dengan permukiman agar lebih efektif dalam pelayanannya.
Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor, terutama peran aktif Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh camat, dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik melalui program LSDP ini
