Pintasan.co, Slawi – Pemerintah Kabupaten Tegal, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menganggarkan Rp6 miliar untuk renovasi 300 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta per unit, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tegal, Jaenal Dasmin, mengungkapkan hal ini saat mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal, Joko Kurnianto, dalam peninjauan hasil renovasi RTLH program BSPS Kementerian PUPR di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, pada Jumat (7/2/2025).
Jaenal menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp11,28 miliar untuk merenovasi 564 unit RTLH.
Namun, pada tahun ini, pihaknya juga akan menerima alokasi anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp10,6 miliar untuk merehab 530 unit RTLH.
Sedangkan dari program BSPS Kementerian PUPR pihaknya belum menerima informasi untuk alokasinya tahun ini.
“Perhatian provinsi Jawa Tengah sangat tinggi. Kalau tahun 2024 lalu kita dapat alokasi Rp9 miliar, tahun ini tambah jadi Rp10,6 miliar. Sementara dari BSPS (Kementerian PUPR) tahun ini belum kita ketahui,” terang Jaenal Dasmin
Jaenal menambahkan, selain tiga sumber pendanaan tersebut, pelaksanaan program renovasi RTLH di Kabupaten Tegal juga mendapatkan dukungan dari dana stimulan pemerintah desa, Baznas, serta dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).
“Ini sudah banyak yang kita tangani. Dari dulu (data backlog) ada 64 ribu RTLH, tinggal menyisakan separuhnya atau sekitar 32 ribu unit. Data (backlog) RTLH ini bisa berubah-ubah, bisa bertambah karena seiring bejalannya waktu, rumah bisa rapuh,” jelasnya.
Program penanggulangan kemiskinan
Asisten Sekda, Joko Kurnianto, menyatakan bahwa Pemkab Tegal menjadikan program penanggulangan kemiskinan, termasuk renovasi RTLH, sebagai agenda utama setiap tahun.
Dengan program ini, selain meningkatkan kesehatan warga, produktivitas mereka juga akan meningkat.
“Konsistensi kita mengawal, melaksanakan program rehab RTLH ini telah berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Bahkan tahun 2024 lalu, angka kemiskinan kita terendah keenam di Jawa Tengah,” ungkap Joko.
Joko Kurnianto menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 6,81 persen, mengalami penurunan sebesar 0,49 persen dibandingkan dengan tahun 2023.
Penurunan ini juga membuat Kabupaten Tegal berada di peringkat keenam dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Tengah.
Dari aspek kesehatan, Joko menambahkan, rumah yang sehat dan layak huni dapat mengurangi risiko penghuni terpapar penyakit menular seperti tuberkulosis, diare, dan sebagainya.
“Alokasi program BSPS Kementerian PUPR di Kabupaten Tegal tahun 2024 sebanyak 35 unit tersebar di sejumlah desa, antara lain 10 unit di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, 10 unit di Desa Gembongdadi, Kecamatan Suradadi, 10 unit di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja dan 5 unit Desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara,” paparnya.
Indri (35), salah satu penerima manfaat program BSPS di Desa Bojong, mengungkapkan bahwa ia sangat terbantu karena rumahnya kini menjadi lebih layak huni, aman, dan nyaman.
“Saat ini rumah kami sudah tidak bocor saat hujan dan tidak khawatir lagi saat ada angin kencang karena konstruksinya lebih kokoh,” ujarnya.
Indri juga menjelaskan bahwa ia menerima bantuan uang sebesar Rp20 juta untuk merenovasi rumahnya, dengan rincian Rp17,5 juta digunakan untuk membeli material, sementara Rp2,5 juta digunakan untuk membayar jasa pekerja.
Selain itu, Indri juga mengeluarkan dana swadaya sebesar Rp35 juta untuk menyelesaikan perbaikan rumahnya.
