Pintasan.co, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan upaya penanggulangan kemiskinan.
Salah satu langkah yang ditempuh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi adalah dengan mendorong peningkatan jumlah warga miskin dan miskin ekstrem yang berhasil keluar dari garis kemiskinan melalui program graduasi di berbagai daerah.
“Tidak ada lagi ceritanya, orang miskin ekstrem golongan P1 dan P2 nanti bertahun-tahun, bahkan sampai ada 8 tahun, yang tetap miskin dan menerima bansos terus,” ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kantor Bappeda Jateng, pada Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial sudah memiliki kebijakan untuk graduasi masyarakat miskin di 9 daerah.
Jumlah tersebut masih berpotensi untuk ditingkatkan di 11 wilayah yang dikategorikan sebagai daerah miskin di Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Luthfi menekankan pentingnya sinergi tim yang melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa atau kelurahan, serta partisipasi pihak lain seperti Baznas dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap langkah penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah, yang dapat dirancang melalui Bappeda di tingkat kabupaten atau kota.
“Kita lakukan perencanaan dari Bappeda di kabupaten/kota terkait dengan miskin ekstrem. Kategori P1 (miskin ekstrem) minimal bisa geser menjadi P2 (miskin), lalu P2 geser menjadi P3 (potensi miskin). Intinya adalah graduasi itu,” jelasnya.
Menurut Luthfi, parameter kemiskinan telah digariskan oleh pemerintah pusat didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Oleh karenanya, data itu harus dilakukan verifikasi dan validasi untuk menjadi acuan intervensi pemerintah agar tepat sasaran,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menambahkan, graduasi kemiskinan yang terjadwal dalam waktu dekat akan dilakukan di Kabupaten Brebes.
Graduasi ini menjadi hal yang menarik karena menunjukkan bahwa warga miskin ekstrem yang mendapat intervensi dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kondisi kemiskinan.
Taj Yasin mendorong agar program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi satu desa binaan terus dijalankan, termasuk oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya program orang tua asuh yang dijalankan oleh masing-masing OPD sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
“Itu menarik dan perlu dilanjutkan. Namun harus ada juga monitoring dan evaluasi,” tuturnya.
