Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat, Moch. Muchlasin, bersama jajarannya di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara Pemprov Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dinilai sebagai salah satu strategi penting untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.
Fatmawati menegaskan pentingnya kehadiran layanan keuangan yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat, termasuk akses terhadap pinjaman produktif, tabungan digital, dan perlindungan asuransi.
Pemprov Sulsel, kata Fatmawati, berkomitmen memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
Langkah ini dianggap penting untuk menjangkau pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM di desa-desa.
Ia juga menyebut bahwa program TPAKD di Sulsel telah menunjukkan perkembangan signifikan dan bahkan dijadikan rujukan nasional dalam pengembangan inklusi keuangan lokal.
Pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital, seperti asuransi mikro dan pembiayaan kelompok.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya prinsip SIKOKO yaitu sinergitas, komitmen, dan konsistensi, dalam mendorong inovasi daerah, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi berbasis pertanian, literasi keuangan syariah, dan pemanfaatan transaksi digital di daerah.
Muchlasin juga mengapresiasi capaian Sulsel melalui penghargaan TPAKD Award 2025 yang menandakan keberhasilan dalam memperluas akses keuangan yang berdampak langsung.
Dalam pertemuan itu, OJK turut memaparkan data perkembangan sektor jasa keuangan di Sulsel per Maret 2025.
Total aset perbankan tercatat sebesar Rp204,99 triliun (tumbuh 5,91 persen yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp137,34 triliun (naik 6,55 persen yoy), dan penyaluran kredit sebesar Rp165,78 triliun (naik 3,76 persen yoy).
Rincian kredit terdiri atas kredit produktif sebesar Rp83,39 triliun dan kredit konsumtif Rp76,89 triliun.
Sektor pasar modal juga menunjukkan tren positif dengan jumlah investor mencapai 409.932 orang, tumbuh 19,15 persen dibanding tahun sebelumnya, dan nilai transaksi saham mencapai Rp6,09 triliun.
Angka-angka tersebut memperkuat keyakinan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan, baik secara digital maupun konvensional.
Pemprov Sulsel dan OJK pun berkomitmen memperkuat sinergi guna membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Audiensi ini juga dihadiri oleh pejabat OJK dan Pemprov Sulsel, antara lain Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Kepala Divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Amiruddin Muhidu, Analis Divisi Indra Natsir Dahlan, serta Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala BKAD Sulsel.
