Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/9/2025).
Rombongan disambut langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari, mewakili Gubernur Sulsel.
Dalam sambutannya, Ichsan menyampaikan apresiasi atas kedatangan Komite III DPD RI yang dianggap sebagai kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam sektor pendidikan.
Ia menekankan bahwa salah satu perhatian utama Pemprov Sulsel saat ini adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK sederajat tahun 2025.
“SPMB merupakan pintu awal yang menentukan kualitas pendidikan di masa depan. Karena itu, kami berkomitmen menjalankan sistem ini secara objektif, transparan, dan adil, dengan dukungan teknologi informasi agar lebih inklusif dan mudah diakses,” tutur Ichsan.
Namun, ia juga mengakui masih ada tantangan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah unggulan, kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, serta tingginya minat masyarakat pada sekolah-sekolah favorit.
Kritik dan saran dari berbagai pihak disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan SPMB 2026 agar lebih merata dan berkualitas.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tujuan kunker kali ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait penerimaan siswa baru.
Menurut Filep, Sulsel patut diapresiasi atas keberhasilannya mengintegrasikan data antara Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil dalam penerapan SPMB.
“Kami melihat praktik di Sulsel bisa dijadikan rujukan nasional karena telah menerapkan sistem online yang terintegrasi dengan baik,” jelasnya.
Meski begitu, ia menyoroti persoalan ketidakseimbangan kuota antara sekolah negeri dan swasta.
Filep menilai kebijakan afirmasi ke depan harus lebih adil, agar sekolah swasta juga dapat berkembang menjadi institusi pendidikan berkualitas.
“Swasta jangan diabaikan. Pemerataan akses dan mutu pendidikan harus menyentuh semua pihak, baik negeri maupun swasta,” tegasnya.
Kunker ini, tambah Filep, akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi nasional yang nantinya disampaikan kepada kementerian terkait sebagai bahan perbaikan kebijakan pendidikan.
