Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungan terhadap program nasional Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi yang diinisiasi Kemenko Polhukam RI di Hotel Claro Makassar, Kamis (7/8/2025).
Acara ini melibatkan OPD dari 24 kabupaten/kota, termasuk Bappeda, Diskominfo, dan BPS daerah.
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, pemerintah daerah telah menyiapkan landasan regulasi seperti Pergub Sulsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulsel dan Keputusan Gubernur Nomor 1740/VII/2021 tentang Forum Satu Data.
Rakor menghadirkan narasumber strategis dari Bappenas, Kementerian Kominfo, BSSN, dan Kemenko Polhukam.
Direktur Data Bappenas, Dini Maghfira, menekankan bahwa Satu Data Indonesia adalah pijakan penting perencanaan pembangunan nasional berbasis digital.
Yessi Arnaz Ferari dari Kemkominfo memaparkan integrasi aplikasi dan teknologi untuk digitalisasi birokrasi, sementara Mochtarul Huda mengingatkan bahwa keamanan siber memerlukan dukungan prosedur dan literasi SDM, bukan hanya teknologi.
Direktur Operasi Sandi BSSN, Arisriyanto, menyoroti manajemen keamanan informasi, sedangkan Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyebut keterbatasan SDM dan anggaran sebagai tantangan utama daerah.
Ia menolak gagasan mandatory spending untuk informatika dan lebih mendukung inisiatif kepala daerah.
Isu keamanan digital juga dibahas, termasuk penyalahgunaan rekening dorman untuk judi daring dan penipuan.
Syaiful menyebut kebijakan pelaporan PPATK mampu menekan transaksi judi daring hingga 70 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa definisi rekening dorman bervariasi antar bank.
Selain itu, Mochtarul Huda menambahkan bahwa lemahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab kebocoran data pribadi, sehingga literasi digital harus terus diperkuat.
Indonesia sendiri mencatat kemajuan E-Government Development Index (EGDI) dari 0,72 (2022) ke 0,80 (2024), naik peringkat global dari posisi 77 ke 64.
Dalam diskusi panel, Kepala BPS Sulsel Aryanto, Sekretaris Diskominfo Sulsel Sultan Rakib, dan perwakilan Bappelitbangda menekankan pentingnya integrasi data sektoral dan penguatan infrastruktur digital.
Forum ini menjadi ajang konsolidasi kesiapan Sulsel dalam integrasi sistem digital nasional sekaligus mengajak kolaborasi pusat-daerah untuk membangun transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Tantangan seperti keterbatasan SDM, keamanan data, dan literasi digital diakui masih ada, namun Pemprov Sulsel optimistis bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci masa depan pemerintahan berbasis digital.
