Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI untuk membahas pengawasan serta penguatan peran Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI.
Ia menekankan bahwa stabilitas nasional menjadi fondasi penting di tengah dinamika global, dan Sulsel saat ini berada di jalur pembangunan yang tepat dengan ditandai pertumbuhan ekonomi positif serta penurunan angka kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan pertama 2025 tercatat 5,78 persen (yoy). Sementara tingkat kemiskinan per Maret 2025 menurun menjadi 7,60 persen,” ungkap Jufri.
Lebih lanjut, ia menuturkan arah pembangunan lima tahun mendatang berpijak pada visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter yang selaras dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
Visi ini sekaligus mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam paparannya, Jufri menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel membina lima BUMD yang menjadi penggerak perekonomian daerah dan penyumbang PAD.
Bank Sulselbar tercatat sebagai kontributor dividen terbesar sekaligus mitra pembiayaan bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Adapun empat BUMD lainnya, yaitu PT Sulsel Citra Indonesia, PT Penjamin Kredit Daerah, PT Sulsel Andalan Energi, serta Perusda Agribisnis, terus diperkuat dari sisi tata kelola, manajemen, dan inovasi bisnis.
“Kami masih menghadapi banyak tantangan dalam memperkuat kinerja BUMD. Namun, dengan dukungan dan pengawasan dari Komisi II DPR RI, kami optimistis BUMD Sulsel dapat lebih sehat, profesional, serta berdaya saing,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen DPR dalam menyusun Undang-Undang BUMD.
Menurutnya, BUMD tidak boleh menjadi beban keuangan daerah, tetapi justru harus memperkuat pendapatan daerah melalui dividen maupun pelayanan publik.
“Yang penting, BUMD dibentuk sesuai sektor unggulan daerah, misalnya kelautan, pertanian, atau pertambangan. Di pusat ada penguatan BUMN, maka di daerah harus ada penguatan BUMD. Keduanya juga perlu bersinergi,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kinerja BUMD Sulsel, khususnya Bank Sulselbar, agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
