Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memberikan bantuan senilai Rp14,4 miliar kepada Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mendukung penanganan bencana alam.
Bantuan tersebut terdiri dari barang dan dana operasional tanggap darurat.
Dalam pernyataannya, Pratikno menyebut bantuan ini merupakan langkah awal yang cukup memadai untuk menghadapi situasi darurat, sambil menunggu dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Pada Kamis, 2 Januari 2024, Pratikno memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel bersama pemerintah daerah, BMKG, BNPB, serta bupati dan wali kota se-Sulsel.
Rapat tersebut membahas antisipasi potensi bencana akibat curah hujan tinggi, tanah longsor, banjir, dan gelombang tinggi yang dapat memengaruhi masyarakat, termasuk nelayan.
“Infrastruktur sudah disiapkan, aparat siap siaga, dan masyarakat diminta untuk tetap waspada,” ujar Pratikno.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalkan dampak bencana.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa langkah pencegahan bencana dilakukan secara berkesinambungan di berbagai provinsi, termasuk Sulsel, yang teridentifikasi memiliki risiko bencana tinggi berdasarkan analisis BMKG.
Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah telah membantu menangani bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, sehingga dampaknya dapat dikendalikan dengan baik.
Sementara itu, Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, mengingatkan masyarakat Sulsel untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi hingga Juni 2025, dengan puncaknya pada Januari.
Beberapa wilayah seperti Makassar, Maros, dan Soppeng diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi antara 2 hingga 7 Januari.
BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang memberikan pembaruan hingga enam hari ke depan.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi akan segera diterapkan di lapangan untuk memitigasi risiko bencana.
Zudan juga meminta seluruh kepala daerah di Sulsel agar tetap siaga selama enam bulan ke depan, sesuai arahan dari Menko PMK dan BMKG.
“Yang paling penting adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan nelayan, terhadap potensi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi,” tutup Zudan.
