Pintasan.co, Jakarta – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulsel untuk periode 2025-2028.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Fadjry Djufry menegaskan peran penting FPK dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman di Sulawesi Selatan.
“FPK sangat penting bagi terciptanya keharmonisan di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedamaian di daerah ini,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sulsel adalah kekuatan yang mendasari persatuan dan kehidupan harmonis.
Prof. Fadjry Djufry mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan ketenteraman dalam kehidupan sosial.
“Kita ingin hidup damai dan bekerja dengan tenang, serta bisa bersatu dengan masyarakat di mana pun berada. Di manapun kita berada, kita harus menjaga keharmonisan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perbedaan agama dan suku seharusnya tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan harmonis.
“Agama dan suku apapun, kita semua ingin hidup dalam kedamaian dan keharmonisan,” ujarnya menutup sambutannya.
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, pejabat pemerintah, serta perwakilan dari berbagai komunitas di Sulsel.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, diharapkan FPK dapat semakin aktif berperan dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.
Susunan pengurus FPK Provinsi Sulsel yang baru terdiri dari Ketua FPK Provinsi Sulsel, Prof. Dr. Muhammad Ghalib, serta sejumlah anggota seperti Prof. Dr. H. Barsihanoor, Prof. Dr. Muhsin Mahfud, Prof. Dr. H. Natsir Siola, Dr. Syarifuddin Jurdi, Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., PhD, dan pengurus lainnya yang mewakili berbagai suku dari seluruh Indonesia.
FPK dibentuk untuk menjadi jembatan komunikasi antar elemen masyarakat serta diharapkan mampu mencegah potensi konflik berbasis SARA.
Program-program FPK mencakup dialog antarbudaya, mediasi konflik, pelatihan toleransi, dan pengelolaan keberagaman.
FPK juga bertujuan untuk menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara masyarakat, dengan tujuan memantapkan dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
Pembentukan FPK Provinsi Sulsel ini mendapat dukungan penuh dari Plt Kepala Bakesbangpol Sulsel, Ansyar, yang juga memimpin langsung proses pembentukan FPK sejak 14 Januari 2025 lalu.
