Pintasan.co, Jakarta – Puan Maharani, Ketua DPR, memberikan tanggapannya mengenai rencana pemerintah terkait penulisan ulang sejarah Indonesia.
Dia pun menegaskan bahwa DPR akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait rencana itu.
“Komisi X sudah mulai melakukan RDPU, meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan. Bagaimana terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan Maharani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
“Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa,” lanjutnya.
Puan menekankan bahwa penulisan ulang sejarah harus menghindari pengaburan sejarah, dan mengingatkan pemerintah untuk memegang teguh semboyan ‘jas merah’.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah. Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” ucapnya.
Ketua DPR itu memahami dalam sejarah ada yang baik maupun yang pahit. Walaupun demikian, menurutnya, sejarah tetap harus diperlihatkan ke generasi muda.
“Bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apa pun yang terjadi, ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya, berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” imbuh Puan.
Puan juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam menyelesaikan penulisan ulang sejarah, yang ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.
