Pintasan.co, Sragen – Kabupaten Sragen mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dengan persentase penduduk miskin turun menjadi 12,41% pada Maret 2024, dibandingkan 12,87% pada tahun 2023.
Pencapaian ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Hargiyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen di Ruang Opp Room Setda Sragen pada Kamis (17/10/2024).
Hargiyanto menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari kerja keras bersama dalam dua tahun terakhir, menjadikan Sragen sebagai yang terbaik di wilayah Solo Raya.
“Dua tahun terakhir ini berkat usaha kita semua, angka kemiskinan kita mengalami penurunan 0,46% dan menjadi pencapaian terbaik di wilayah Solo Raya. 20 tahun yang lalu kita memulai dari urutan nomor dua terbawah di mana angka tersebut menjadi terendah sejak tahun 1996,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa angka kemiskinan di Sragen menunjukkan tren fluktuatif sejak 2011, dan meski mengalami penurunan saat Covid-19, hasil dua tahun terakhir jauh lebih baik dibandingkan penurunan rata-rata di Jawa Tengah sebesar 0,30%.
Upaya penurunan angka kemiskinan ini, menurut Hargiyanto, didukung oleh program-program strategis seperti Program Desa Tumis (Tuntas Kemiskinan), bantuan rumah layak huni (RTLH), listrik gratis untuk masyarakat miskin, dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk layanan kesehatan.
Kepala Bapperida Kabupaten Sragen, Aris Tri Hartanto, menegaskan pentingnya penanganan kemiskinan sebagai isu strategis dalam pembangunan daerah.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025-2029. Aris berharap semua program dapat dilaksanakan dengan baik mulai tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, narasumber dari Swasaba Research Initiativ (SRI) Yogyakarta, Yoyok Cahyo Nugroho, menekankan tiga hal penting dalam penyusunan RPKD: strategi, program unggulan, dan akurasi data sasaran.
“Penggunaan data yang tepat, diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan,” lanjutnya.
Cahyo menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, yang memerlukan kolaborasi semua elemen masyarakat dan pemerintah.
Cahyo juga berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menyusun RPKD, yang akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.
