Pintasan.co, Yogyakarta – Kegiatan wisuda dan perpisahan sekolah maupun perguruan tinggi turut berkontribusi meningkatkan tingkat okupansi sektor MICE di hotel dan restoran wilayah DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, Minggu (15 Juni 2025).
Menurut Deddy, dalam beberapa pekan terakhir, tingkat keterisian hotel dan restoran di DIY mengalami peningkatan hingga mendekati 10 persen.
Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan dan restoran.
“Reservasi bagi sekolah swasta, ada sekolah negeri, tapi perpisahan yang dilaksanakan oleh wali murid. Ada beberapa hotel dan restoran (menjadi tempat untuk wisuda dan perpisahan). Dari universitas juga ada, seperti UGM, UII, UPN, Akprind, YKPN, dan UMY,” katanya.
“Biasanya untuk mencapai 3 persen (okupansi MICE) aja susah payah. Tetapi beberapa minggu ini data kami hampir 10 persen. Ini sangat kami syukuri, karena sebelumnya mencapai 2, 3 pesen aja susah,” sambungnya.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat perubahan tren dalam pelaksanaan wisuda dan acara pelepasan siswa tahun ini. Kegiatan tersebut kini lebih sering digelar di luar lingkungan sekolah.
Sebagai contoh, sekolah yang berada di Sleman menyelenggarakan acara di Kulon Progo, Kota Yogyakarta, atau bahkan Gunungkidul.
Begitu pula sekolah di Kota Yogyakarta yang memilih mengadakan acara di wilayah seperti Gunungkidul, Kulon Progo, atau Bantul.
“Ini baru bagi kami, dan ini tren yang bagus, karena bisa saling mengisi,” lanjutnya.
Namun demikian, tingkat okupansi MICE di hotel dan restoran wilayah DIY mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2024. Jika pada tahun lalu okupansi untuk kegiatan wisuda dan perpisahan bisa mencapai 40 persen, tahun ini angkanya hanya sekitar 10 persen, atau turun hampir 30 persen.
Ia menilai penurunan ini merupakan hal yang wajar, mengingat daya beli masyarakat saat ini juga menurun.
Akibatnya, banyak kegiatan wisuda dan perpisahan yang tidak lagi digelar di hotel atau restoran, melainkan di lingkungan sekolah masing-masing. Selain itu, terdapat pula kebijakan pelarangan penyelenggaraan wisuda.
“Karena kondisi tahun lalu dan sekarang berbeda. Daya beli masyarakat turun, ada larangan wisuda juga. Ini sudah kami syukuri. Harapannya trennya positif, biasanya bisa terjadi selama dua bulan. Kebijakan-kebijakan yang direvisi pemerintah juga harapannya bisa membawa tren positif,” pungkasnya.
