Pintasan.co, Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjamin kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan pada awal tahun 2025.
Pemindahan ibu kota negara secara resmi direncanakan pada tahun 2028, dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana untuk mulai menjalankan tugas di IKN pada tanggal 17 Agustus 2028.
Menurut informasi yang dilansir dari InfoPublik, hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan 109 paket pekerjaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai Rp89 triliun, mencapai kemajuan sebesar 61,7 persen.
Progres pembangunan dibagi dalam tiga tahap, yakni Batch 1 (2020–Maret 2023) dengan 40 paket senilai Rp25,1 triliun (95,8 persen), Batch 2 (April–November 2023) dengan 31 paket senilai Rp27,6 triliun (75,1 persen), dan Batch 3 (Desember 2023–2024) dengan 38 paket senilai Rp36,2 triliun (27,9 persen).
Diana Kusumastuti, Wakil Menteri PU, menambahkan bahwa beberapa infrastruktur utama, seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan akan segera diresmikan.
Selain itu, Kementerian PU juga memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur dasar, termasuk pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi, untuk memastikan kenyamanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga yang akan pindah ke IKN.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengapresiasi kerja sama antara Kementerian PU dan berbagai kementerian/lembaga dalam mendukung penyelesaian IKN, dengan menekankan bahwa proyek ini adalah program besar yang memerlukan kolaborasi bersama.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadi prioritas nasional
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadi prioritas nasional sebagai respons terhadap ancaman peningkatan muka air laut yang mengancam wilayah Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai langkah strategis untuk masa depan bangsa.
Konstelasi politik yang menyertai persiapan Ibu Kota Negara (IKN) menuju 2025 menunjukkan kompleksitas yang tak terhindarkan, melibatkan berbagai pihak dan faktor yang saling berkaitan.
Kebijakan pemerintah yang ditetapkan saat ini sangat menentukan, namun perubahan yang mungkin terjadi pasca-Pemilu 2024 bisa memengaruhi arah dan prioritas proyek ini.
Keberlanjutan IKN akan sangat bergantung pada stabilitas politik nasional, yang memungkinkan pemimpin baru untuk menjaga konsistensi kebijakan serta mengelola perbedaan pandangan antar partai politik.
Selain itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan Kalimantan Timur, juga penting untuk kelancaran pembangunan, mengingat adanya potensi ketegangan politik lokal.
Partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mendukung proyek ini, yang memerlukan iklim investasi yang stabil dan transparan.
Di sisi lain, isu lingkungan dan keberlanjutan juga akan menjadi sorotan utama, karena dampak ekologis dari pembangunan ini harus diperhatikan dengan serius agar IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, konstelasi politik ini akan terus berkembang dan mempengaruhi pelaksanaan IKN, yang membutuhkan kolaborasi semua pihak agar dapat terwujud sesuai rencana.
Penulis: Umi Hanifah (Content Writer Pintasan.co)
