Pintasan.co, Jakarta – Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan komitmennya untuk menuntut keadilan bagi para korban serangan mematikan di Pahalgam, Kashmir, yang merenggut nyawa 26 orang pada 22 April lalu.
Dalam siaran radio nasional Maan Ki Baat, Modi menyatakan bahwa pelaku akan mendapatkan “hukuman paling berat” dan menyebut insiden tersebut sebagai upaya untuk merusak stabilitas di wilayah Kashmir.
“Serangan Pahalgam telah menyakiti hati seluruh rakyat India. Saya meyakinkan keluarga korban bahwa mereka akan mendapatkan keadilan,” ujar Modi, dikutip dari Yeni Safak, Senin, 28 April 2025.
Pernyataan ini muncul di tengah memburuknya hubungan India-Pakistan pasca-serangan tersebut.
Meningkatnya Ketegangan Diplomatik
Sebagai respons terhadap serangan itu, India mengambil sejumlah langkah tegas terhadap Pakistan, seperti menangguhkan Perjanjian Pembagian Air Sungai Indus tahun 1960, menutup perbatasan darat di Attari-Wagah, serta membatalkan visa yang telah diberikan kepada warga Pakistan. Pemerintah India menuduh ada keterlibatan lintas batas dalam serangan tersebut.
Di sisi lain, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyampaikan belasungkawa atas insiden itu. Sebagai balasan, Islamabad mencabut visa untuk warga India, melarang maskapai India memasuki wilayah udaranya, dan menghentikan seluruh aktivitas perdagangan bilateral.
Pemerintah Pakistan juga memperingatkan bahwa gangguan terhadap aliran sungai dapat dianggap sebagai tindakan agresi militer.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran global, mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir dan telah tiga kali berperang akibat sengketa Kashmir.
Sejumlah negara, termasuk Turki, menyerukan agar ketegangan segera diredakan dan diupayakan penyelesaian melalui jalur diplomatik.
Meski Modi menegaskan komitmen terhadap keamanan di Kashmir, masyarakat lokal dan keluarga korban masih menanti realisasi janji keadilan di tengah bayang-bayang potensi krisis kawasan yang lebih besar.
