Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sepakat memperkuat kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus penyerahan hibah lahan seluas 10 hektare.
Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik BPOM pertama di Indonesia Timur, sebagaimana dilaporkan dalam acara di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Pendirian politeknik ini disebut menjadi tonggak sejarah penting karena berfokus secara khusus pada bidang pengawasan obat dan makanan.
Proyek strategis tersebut akan dijalankan dengan skema pembiayaan multiyears, dengan estimasi kebutuhan dana mencapai Rp1,7 triliun.
Gubernur Sulsel menegaskan bahwa kehadiran politeknik ini bukan hanya memperkuat sistem pengawasan pangan dan obat di Indonesia, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut, Pemprov Sulsel akan memperoleh minimal 10 persen kuota afirmasi bagi siswa berprestasi dari SMA dan SMK di Sulsel untuk menempuh pendidikan di Politeknik BPOM.
Selain itu, peluang kerja bagi lulusan politeknik ini dinilai sangat terbuka. Diproyeksikan, 50 persen dari total alumni akan langsung direkrut menjadi tenaga penyuluh BPOM yang ditugaskan di berbagai wilayah Indonesia.
“Semoga rencana besar ini berjalan lancar, memberi manfaat bagi kemajuan pendidikan, sekaligus memperkuat investasi SDM Sulawesi Selatan dan Indonesia secara keseluruhan. Aamiin,” ungkap Gubernur dalam sambutannya.
Dengan terealisasinya proyek ini, Pemprov Sulsel bersama BPOM RI berharap kehadiran Politeknik BPOM mampu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan pengawasan obat serta makanan, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga ahli di bidang tersebut.
