Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, berencana menarik utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada tahun 2025. Angka ini meningkat signifikan dari target utang tahun 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun.
Rencana pembiayaan utang tersebut sebagian besar akan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan nilai mencapai Rp 642,5 triliun. Sementara itu, penarikan pinjaman baru mencapai Rp 133 triliun, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 128,1 triliun. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Riko Amir, menyatakan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tren penarikan pinjaman yang lebih besar di akhir periode pemerintahan 2020-2024.
Bank Indonesia (BI) juga mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024 mencapai USD 414,3 miliar, tumbuh sebesar 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri serta aliran modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara, menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Meski utang meningkat, pemerintah menekankan bahwa penarikan utang luar negeri dikelola secara hati-hati dan diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas. Sektor kesehatan, pendidikan, serta pertahanan menjadi fokus utama alokasi pembiayaan untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Sementara itu, utang swasta mengalami kontraksi pertumbuhan, dengan posisi pada Juli 2024 sebesar USD 195,2 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi utang pada perusahaan non-lembaga keuangan. Meski demikian, utang swasta tetap terkonsentrasi pada sektor-sektor industri pengolahan, keuangan, dan energi.
Melalui pengelolaan utang yang kredibel dan terukur, pemerintah berharap dapat terus mendukung pengembangan sektor produktif dan menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang.
