Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah kunci pengembangan swasembada energi.
Ia menilai Papua memiliki potensi sumber energi yang melimpah dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus kepentingan nasional.
Dalam pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan perencanaan agar daerah-daerah di Papua dapat merasakan langsung manfaat dari energi yang dihasilkan di wilayahnya.
Presiden menjelaskan, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi bagi daerah terpencil.
Menurutnya, kemajuan teknologi membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air berskala kecil dapat dimanfaatkan di wilayah dengan akses terbatas.
Ia menambahkan, pemanfaatan energi terbarukan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan bakar minyak dari daerah lain yang memerlukan biaya tinggi.
Selain itu, pemerintah juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi jangka menengah menuju swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan.
Prabowo menekankan bahwa kemandirian energi akan memberikan dampak besar terhadap penguatan fiskal negara.
Dengan nilai impor BBM yang saat ini mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun, pengurangan impor dinilai dapat menghemat anggaran dalam jumlah sangat besar yang kemudian bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah.
Presiden juga mengungkapkan target pemerintah untuk mulai menghentikan impor solar pada tahun depan, serta secara bertahap menghentikan impor bensin dalam empat tahun ke depan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bappenas, kementerian terkait, serta komite percepatan pembangunan.
Menurut Presiden, penyusunan prioritas yang jelas dan realistis menjadi kunci agar program pembangunan dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.
