Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan alasan dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp203 triliun masih tersimpan di bank.
Pertanyaan itu ia sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
“Beliau menanyakan kenapa masih ada daerah yang menyimpan dananya di bank. Totalnya sekitar Rp203 triliun dari akumulasi provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Tito setelah pertemuan dengan Prabowo.
Tito menjelaskan bahwa realisasi belanja pemda masih rendah. Per 23 November, rata-rata belanja dari 38 provinsi baru mencapai 68 persen, meski pendapatan daerah sudah sekitar 83 persen dari target di atas 90 persen.
“Kita mendorong agar belanja daerah bisa tembus 75 sampai 80 persen supaya perputaran uang di masyarakat meningkat,” kata Tito.
Ia mengungkapkan beberapa alasan mengapa dana pemda masih mengendap. Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025 sehingga mereka masih fokus menyusun struktur pemerintahan daerah, seperti memilih kepala dinas dan sekretaris daerah.
Selain itu, banyak daerah tengah menyiapkan anggaran untuk pembayaran proyek yang biasanya dilakukan di akhir tahun, serta mempersiapkan dana untuk gaji dan operasional pada Januari.
“Kalau pekerjaannya selesai, pembayarannya memang biasanya di akhir tahun. Mereka juga harus siap sedia untuk membayar gaji. Jika transfer pusat terlambat, daerah tetap harus menutup kebutuhan itu karena gaji tidak boleh ditunda,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa mekanisme ini berbeda dengan kementerian dan lembaga pusat yang langsung ditangani Kementerian Keuangan.
