Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, menyoroti besarnya nilai pengganti kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, yang mencapai Rp 13 triliun.
Menurut Prabowo, dana sebesar itu memiliki potensi besar untuk digunakan membangun fasilitas publik.
“Dengan Rp 13 triliun, kita bisa merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Prabowo di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Selain pendidikan, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kampung nelayan. Satu kampung nelayan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 22 miliar.
Rencananya, hingga akhir 2026 akan dibangun sekitar 1.100 desa nelayan, namun dengan Rp 13 triliun, sekitar 600 kampung dapat direalisasikan.
Prabowo menambahkan, setiap kampung nelayan mampu menampung sekitar 2.000 keluarga, atau sekitar 5.000 jiwa termasuk anak-anak dan istri.
