Pintasan.co, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto memulai pembekalan kepada para calon menterinya dengan fokus pada pemerintahan yang bersih, isu geopolitik, geostrategis, serta strategi pertumbuhan ekonomi. Pembekalan ini berlangsung di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Menurut Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para calon menteri mengenai pemerintahan yang bersih dan antikorupsi, serta memberikan wawasan mengenai situasi politik global.
“Pembekalan ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk geopolitik, geostrategis, dan strategi pertumbuhan ekonomi,” jelas Dahnil.
Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh 59 orang calon menteri, seperti yang diungkap oleh Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Inf G Borlak. Sejumlah tokoh penting tampak hadir untuk mengikuti pembekalan ini, termasuk Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut tiba di lokasi pada pukul 07.24 WIB dengan menumpangi Toyota Land Cruiser putih.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Yusril Ihza Mahendra, Nusron Wahid, Budi Santoso, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Raja Juli Antoni, Airlangga Hartarto, Saifullah Yusuf, dan Sri Mulyani. Tokoh-tokoh lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Tito Karnavian, Budi Arie Setiadi, dan Natalius Pigai juga turut hadir di acara ini.
Sebelumnya, Prabowo telah memanggil sejumlah calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, selama dua hari terakhir. Pada Senin, 14 Oktober 2024, ada 49 orang calon menteri yang dipanggil untuk mengikuti pembekalan, sementara pada hari ini, ada 58 calon wakil menteri dan kepala badan yang menghadap Prabowo untuk mengikuti instruksi dan arahan.
Pembekalan yang digelar ini diharapkan dapat mempersiapkan para calon menteri kabinet Prabowo-Gibran untuk menghadapi tantangan pemerintahan di masa mendatang, termasuk menguatkan komitmen dalam memberantas korupsi serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia di kancah global.
