Pintasan.co, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap menghadirkan gebrakan besar di sektor ekonomi Indonesia setelah resmi menjabat pada awal 2025. Langkah-langkah yang akan diambilnya difokuskan pada efisiensi anggaran subsidi dan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan memperkuat perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Salah satu kebijakan signifikan yang akan diambil adalah perubahan mendasar dalam penyaluran subsidi. Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa subsidi yang selama ini diberikan berbasis komoditas seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas, dirasa kurang efektif dan cenderung tidak tepat sasaran. Di bawah pemerintahan Prabowo, sistem subsidi ini akan mengalami perombakan dengan pendekatan yang lebih langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Di era Prabowo, subsidi tidak lagi akan diberikan kepada komoditas, melainkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui bantuan tunai,” ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9). Menurutnya, kebijakan ini dapat menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 150 hingga Rp 200 triliun per tahun, angka yang cukup signifikan untuk dialokasikan pada sektor-sektor produktif lainnya.
Dengan pengurangan anggaran subsidi komoditas ini, Prabowo berharap pemerintah dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang lebih efisien dan tepat guna. “Dana yang kita hemat dari subsidi ini nantinya bisa digunakan untuk menggenjot sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tambah Burhanuddin.
Selain efisiensi subsidi, Prabowo juga berencana untuk melanjutkan beberapa program sosial unggulan dari pemerintahan sebelumnya, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program-program tersebut akan disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Di samping perbaikan kebijakan subsidi, transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Burhanuddin menegaskan bahwa reformasi BUMN akan mencakup beberapa aspek penting, mulai dari transformasi kelembagaan, bisnis, sumber daya manusia (SDM), hingga manajemen. “BUMN kita harus berubah menjadi lebih dinamis, adaptif, dan kompetitif di era globalisasi ini. Transformasi akan dilakukan secara menyeluruh, dari budaya perusahaan hingga manajemennya,” katanya.
Langkah transformasi ini diyakini akan berdampak positif pada kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, total aset BUMN mencapai USD 1 triliun, yang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, Burhanuddin menyebut bahwa kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah pembentukan super holding, mirip dengan model Temasek di Singapura. Dengan pembentukan holding ini, diharapkan BUMN dapat beroperasi lebih efisien dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi negara.
Selain itu, Prabowo berencana melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN yang setara dengan kementerian, dan menempatkannya di bawah kementerian teknis seperti Kementerian Pertahanan, di mana perusahaan seperti Pindad berada. Restrukturisasi ini tidak hanya berlaku bagi BUMN, namun juga lembaga negara lain seperti Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Imigrasi, dan Badan Pemasyarakatan, yang masing-masing akan menggabungkan beberapa fungsi dari kementerian yang sudah ada.
Langkah-langkah ekonomi yang akan ditempuh oleh Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan efisiensi anggaran, transformasi BUMN, serta reformasi kelembagaan, diharapkan perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih kuat dan mampu bersaing di kancah internasional. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas dan mampu mengatasi tantangan global yang semakin kompleks.
Dengan strategi yang matang dan tim ekonomi yang kuat, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah.
