Pintasan.co, Jakarta – Penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai bukti bahwa Prabowo mampu menyingkirkan rasa dendam masa lalu.
Edna Caroline Pattisina, peneliti dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), menilai langkah tersebut menunjukkan kedewasaan politik.
Pasalnya, Djamari pernah menjadi sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang pada 1998 merekomendasikan pemecatan Prabowo.
“Presiden Prabowo tidak menempatkan dendam di atas kepentingan negara. Ia justru memanfaatkan pengalaman panjang serta hubungan personal yang sudah terjalin sejak lama,” ujar Edna kepada Kompas.com (17/9/2025).
Kedekatan Sejak Akabri
Edna menjelaskan bahwa relasi antara Prabowo dan Djamari bermula sejak masa pendidikan di Akabri.
Prabowo, yang semula masuk angkatan 1973, akhirnya seangkatan dengan kelompok 1974 bersama Sjafrie Sjamsoeddin.
Saat itu, Djamari dari angkatan 1971 berperan sebagai senior sekaligus “pengasuh” mereka.
“Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo di Akabri. Jadi hubungan mereka bukan sekadar formal, tetapi juga personal,” tambah Edna.
Rekonsiliasi keduanya semakin nyata ketika Djamari memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra.
Selain memiliki rekam jejak sebagai anggota MPR pada 1997–1998, ia kemudian lebih banyak berkiprah di dunia usaha sebelum akhirnya kembali ke ranah politik.
Lingkaran Politik dan Faktor Senioritas
Menurut Edna, penunjukan Djamari juga mencerminkan kecenderungan Prabowo untuk merangkul tokoh-tokoh lama yang berasal dari latar belakang militer, khususnya generasi 1970-an.
“Dengan adanya Prabowo, Djamari, dan Sjafrie dalam lingkaran Polkam, kemungkinan besar tidak banyak perbedaan pandangan dalam merumuskan kebijakan. Mereka tumbuh dalam kultur dan pola pikir yang sama,” ujarnya.
Selain itu, faktor senioritas turut diperhitungkan. Posisi Menko Polkam memang dituntut untuk diisi figur senior, terlebih setelah Djamari menerima penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan.
Status itu memperkuat wibawanya untuk mengoordinasikan institusi strategis seperti TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan.
Pergantian Kepemimpinan
Djamari resmi dilantik pada Rabu (17/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Ia menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya diberhentikan pada 8 September.
Selama masa transisi, posisi Menko Polkam sempat dijalankan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pelaksana harian.
Pelantikan ini sekaligus menandai babak baru rekonsiliasi politik, di mana Prabowo menunjukkan kesediaannya bekerja sama dengan sosok yang di masa lalu sempat berada di pihak berseberangan.
