Pintasan.co, Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, berencana memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua entitas, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta hunian per tahun, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan yang akan dibangun oleh pemerintah, dan 1 juta apartemen di perkotaan.
Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa pembangunan 2 juta rumah di pedesaan akan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di daerah serta menciptakan kelas menengah baru.
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024), Kementerian Perumahan Rakyat digabungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.
Menanggapi rencana pemisahan tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang dapat memberikan fokus yang lebih besar dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
“Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus,” ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Menurut dia, pemisahan Kementerian Perumahan dari PUPR juga dapat membantu program tiga juta rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
“Itu bagus menurut saya, dengan adanya rencana, karena presiden terpilih punya program tiga juta rumah per tahun untuk perkotaan, untuk pedesaan. Jadi dengan adanya Kementerian Perumahan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih fokus lagi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.
Janji pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari rencana besar yang diajukan bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dengan nama “Strategi Transformasi Bangsa.” Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia, termasuk memastikan pemberian makanan bergizi bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
Kementerian PUPR melaporkan bahwa capaian Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah mencapai 617.622 unit, atau sekitar 59,23 persen dari target nasional.
PSR adalah inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan para pelaku pembangunan perumahan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, yang pertama kali dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015. Dari 2015 hingga 2023, program ini berhasil membangun 9.206.379 unit rumah.
Sebelumnya, pada 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga meluncurkan Program Rumah Susun 1000 Tower untuk menyediakan hunian terjangkau di pusat kota dalam bentuk apartemen atau rumah susun.
Namun, program tersebut hanya mencapai sekitar 10 persen dari target yang ditetapkan, terutama karena kendala terkait lahan, infrastruktur, dan distribusi.
