Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, akan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan setelah terungkapnya dugaan kasus pengoplosan beras yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Bahkan, dia pun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah korektif.
“Kami tentu akan lakukan pembenahan agar ke depan pengelolaan BUMD bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujar Pramono Anung Gubernur Jakarta di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta Selatan dilansir dari detikNews, Senin (4/8/2025).
Gubernur Jakarta itu menyatakan bahwa evaluasi tidak hanya fokus pada struktur internal Food Station, tetapi juga dapat mencakup seluruh rantai distribusi dan pengawasan pangan BUMD yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Pramono menegaskan bahwa terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan dukungan penuh kepada Bareskrim Polri sebagai aparat penegak hukum.
“Untuk hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, kami memberikan support dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap dan juga mendalami,” ucapnya.
Di sisi lain, Pramono menuturkan bahwa Direktur Utama dan Direktur Operasi Food Station telah mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dia kemudian menunjuk Direktur Keuangan untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama agar operasional tetap berjalan.
“Saya sudah menyetujui dan saat itu juga saya tunjuk Direktur Keuangan sebagai Plt Direktur Utama agar Food Station tetap berjalan dengan baik,” imbuh Pramono.
Sementara itu, terkait dengan beras yang diduga beredar di pasaran, Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha menarik produk-produk yang bermasalah jika memungkinkan.
