Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, memastikan bahwa pemangkasan anggaran pada tahun depan tidak akan menyentuh sektor kesehatan dan pendidikan.
“Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkup kami hanya dilakukan untuk proyek fisik yang dinilai belum mendesak. Jadi, bukan kedua sektor itu,” ujar Pramono Anung Gubernur Jakarta, di Rawamangun, Jakarta Timur dilansir dari ANTARA, Kamis (23/10/2025).
Bahkan, dia mencontohkan bahwa anggaran untuk puskesmas tidak dikuangi sehingga operasional tetap, melainkan yang terpangkas adalah pembangunan fisik.
Gubernur Jakarta mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI saat ini sedang menyiapkan pembangunan dan revitalisasi sejumlah fasilitas kesehatan di Ibu Kota.
Pramono menyampaikan bahwa akan dibangun dua puskesmas baru, sementara sejumlah puskesmas lainnya akan direnovasi dengan fasilitas yang lebih modern. Namun, Pramono belum menjelaskan secara detail lokasi pembangunan tersebut. “Jadi, untuk kesehatan tidak ada yang dikurangi,” ucapnya.
Tidak hanya di sektor kesehatan, hal serupa pun berlaku untuk sektor pendidikan di Jakarta. Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tetap menjaga kualitas layanan publik, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, supaya masyarakat tetap mendapatkan manfaat langsung dari APBD.
“Saya berprinsip untuk kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik,” imbuh Pramono.
Dalam upaya mengimbangi efisiensi anggaran, Pramono menyiapkan strategi pembiayaan kreatif yaitu dengan menggandeng sektor swasta, BUMD, dan BUMN guna mendukung pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD untuk pengembangan Jakarta.
“Termasuk, karena sekarang Rumah Sakit Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan, minggu depan saya akan lihat lapangan di sana. Itu akan kita siapkan jadi rumah sakit baru,” tuturnya.
Sementara sbelumnya, Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa pihaknya akan menunda sejumlah pembangunan yang tidak menjadi prioritas imbas berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pusat.
“Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah lakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kita sikapi segera dengan konsekuensi RAPBD harus diubah,” ujar Rano.
Bahkan, dia menjelaskan bahwa air bersih dan transportasi massal, seperti MRT tetap menjadi prioritas utama. Akan tetapi, proyek-proyek pembangunan lain yang dinilai tidak mendesak akan ditunda.
