Pintasan.co, Jakarta – Ketegangan politik di Amerika Latin kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pernyataannya, tak lama usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Sabtu (3/1/2026).
Trump menyinggung Kolombia saat menjelaskan operasi penangkapan Maduro yang dia kaitkan dengan tuduhan narkoterorisme. Dia menyatakan negara tersebut, termasuk Petro sebagai pemimpinnya, berpotensi menghadapi langkah serupa akibat persoalan produksi kokain.
“Operasi Kolombia terdengar menarik,” ucap Trump ketika berada di pesawat kepresidenan Air Force One, dilansir CNN Indonesia mengutip Reuters, Minggu (4/1/2026).
Pernyataan itu langsung direspons Petro dengan langkah pengamanan. Dia memerintahkan seluruh jajaran aparat keamanan Kolombia meningkatkan kesiapan dan bersatu menjaga kedaulatan nasional.
Melalui akun X pada Senin (5/1/2026), Petro menegaskan tidak akan mentoleransi sikap aparat yang menunjukkan loyalitas kepada negara asing. Dia meminta setiap komandan yang lebih mengutamakan kepentingan Amerika Serikat daripada Kolombia untuk mundur dari institusi keamanan.
Petro memimpin Kolombia sejak 2022 dan mencatatkan diri sebagai presiden berhaluan kiri pertama di negara tersebut setelah puluhan tahun dikuasai pemerintahan konservatif. Dia memenangkan pemilihan umum dengan janji mengatasi kekerasan, kemiskinan, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Sebelum menjabat presiden, Petro pernah memimpin Bogota sebagai wali kota pada periode 2012–2015. Dalam masa jabatannya, dia meluncurkan sejumlah kebijakan sosial, termasuk bantuan tarif air dan transportasi publik bagi kelompok rentan.
Latar belakang Petro juga mencakup keterlibatannya dengan kelompok Gerakan 19 April atau M-19 pada masa muda. Dia bergabung saat berusia 17 tahun dan lebih banyak berperan dalam aktivitas politik serta propaganda. Aparat keamanan sempat menahannya karena kasus kepemilikan senjata dan bahan peledak rakitan.
Setelah bebas dari penjara pada 1987, Petro ikut mendorong proses dialog damai antara M-19 dan pemerintah Kolombia. Upaya tersebut berujung pada transformasi M-19 menjadi partai politik sah, Alianza Democratica M-19, pada 1990.
Di panggung internasional, Petro dikenal vokal mengkritik kebijakan Amerika Serikat. Dia menentang sikap keras Washington terhadap imigran, termasuk rencana deportasi warga Kolombia.
Petro juga konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina. Pada 2024, dia memutus hubungan diplomatik Kolombia dengan Israel karena menilai serangan militer di Jalur Gaza sebagai genosida.
Sikap itu kembali dia tegaskan pada September 2025 dalam Sidang Majelis Umum PBB. Dalam forum tersebut, Petro menyerukan penghentian kekerasan di Gaza dan mendesak penyelidikan internasional atas konflik yang meluas hingga kawasan Karibia.
