Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Jumat, 7 November 2025.
Komisi ini beranggotakan sepuluh tokoh yang memiliki pengalaman luas di bidang hukum dan kepolisian, termasuk tiga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Pembentukan komisi tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Dalam acara pelantikan di Istana Negara, Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan para anggota komisi.
Dalam sumpahnya, para anggota berjanji untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi etika jabatan.
Komisi ini dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, dengan fokus pada peningkatan profesionalisme, transparansi, dan integritas aparat penegak hukum.
Berikut daftar sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto:
- Jimly Asshiddiqie, Ketua merangkap anggota. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003–2008) dan mantan anggota DPD RI periode 2019–2024.
- Yusril Ihza Mahendra, anggota sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas).
- Supratman Andi Agtas, anggota sekaligus Menteri Hukum dan HAM saat ini. Sebelumnya menjabat anggota DPR RI dua periode (2014–2024).
- Otto Hasibuhan, anggota sekaligus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dikenal sebagai pengacara senior.
- Jenderal (Purn) Tito Karnavian, anggota sekaligus Menteri Dalam Negeri. Pernah menjabat Kapolri periode 2016–2019.
- Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, anggota sekaligus Kapolri aktif saat ini.
- Mahfud MD, anggota komisi, mantan Menko Polhukam (2019–2024) dan mantan Ketua MK (2008–2013).
- Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, anggota, mantan Kapolri periode 2015–2016.
- Jenderal (Purn) Idham Azis, anggota, mantan Kapolri periode 2019–2021.
- Jenderal (HOR) (Purn) Ahmad Dofiri, anggota sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian sejak September 2025.
Pelantikan komisi ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mendorong transformasi institusi kepolisian agar semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
