Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena premanisme yang berkamuflase sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan dinilai mengganggu iklim investasi dan keamanan usaha di tanah air.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keresahan Presiden muncul akibat meningkatnya aksi intimidasi terhadap pelaku usaha oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ormas.
“Tidak boleh ada praktik premanisme yang dibungkus dengan identitas organisasi tertentu dan justru mengacaukan iklim usaha,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Presiden Prabowo, lanjut Prasetyo, telah menggelar koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna mencari solusi atas permasalahan ini.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut.
Namun jika ditemukan pelanggaran hukum, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.
“Kalau ada unsur pidana, ya akan dikenakan sanksi. Jika tak lagi bisa ditoleransi, tentu akan dievaluasi keberadaannya,” tegasnya.
Lebih jauh, Prasetyo menegaskan bahwa penanganan premanisme tak harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus.
Menurutnya, Polri dan Kemendagri memiliki peran penting dalam menangani hal ini, baik melalui pendekatan hukum maupun pembinaan daerah.
Fenomena ini mencuat setelah sejumlah laporan mengungkapkan aksi ormas yang menuntut tunjangan hari raya (THR) dan bahkan menghambat pembangunan pabrik mobil listrik milik PT BYD di Subang, Jawa Barat.
Kasus tersebut diketahui setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima laporan langsung dari markas BYD di Shenzhen, China.
Eddy menekankan bahwa investor seperti BYD seharusnya mendapatkan jaminan keamanan penuh dari pemerintah.
Menurutnya, tindakan tegas sangat diperlukan agar proses hilirisasi dan industrialisasi tidak terganggu.
“Kalau ada ormas yang mengganggu investasi, pemerintah harus turun tangan dan bersikap tegas,” ucapnya melalui unggahan di Instagram, Selasa (22/4/2025).
Di sisi lain, penolakan terhadap ormas yang dianggap meresahkan juga terjadi di Bali.
Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya mendapat penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa Bali sudah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui pecalang desa adat, sehingga kehadiran ormas dari luar dianggap tidak perlu.
“Kami sudah punya aparat keamanan negara dan lebih dari 1.400 desa adat dengan pecalang yang efektif menjaga ketertiban,” kata Giri Prasta, Senin (5/5/2025).
