Pintasan.co, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyuarakan sikap tegas terhadap para pejabat yang enggan mendukung upaya penyederhanaan aturan investasi di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa seluruh elemen pemerintahan harus selaras dengan agenda reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi nasional.
Ia menegaskan tidak akan ragu untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak sejalan atau lamban dalam menjalankan instruksi tersebut.
Langkah ini, menurut Prabowo, sangat penting agar Indonesia mampu menjadi negara yang kompetitif dan terbuka terhadap arus masuk investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional di era kepemimpinannya sangat bergantung pada efektivitas regulasi serta kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah.
Maka dari itu, seluruh regulasi yang dianggap menghambat akan ditinjau ulang, disederhanakan, atau bahkan dihapus jika tidak relevan.
Presiden terpilih juga menyerukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses harmonisasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi.
Tujuannya adalah menciptakan sistem administrasi publik yang responsif, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Prabowo berharap seluruh aparat pemerintahan bisa menjadi agen perubahan yang aktif, bukan justru menjadi hambatan dalam mewujudkan visi Indonesia maju.
Dengan sikap kepemimpinan yang tegas, ia ingin memastikan bahwa agenda reformasi investasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan terealisasi dalam kebijakan konkret dan berkelanjutan.
