Pintasan.co – Presiden Prabowo Subianto mengawali aktivitasnya pada hari pertama tahun 2026 dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis 1 Januari 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau pembangunan rumah hunian Danantara sekaligus memimpin rapat koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa agenda Presiden di Aceh Tamiang merupakan kelanjutan dari rangkaian kunjungan kerja sebelumnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu (31/12). Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya melakukan peninjauan lapangan, tetapi juga menyempatkan diri menyambut pergantian tahun bersama masyarakat setempat.

“Pada hari pertama tahun 2026 ini, Presiden melanjutkan kunjungan ke Aceh Tamiang dan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Tujuannya untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secepat mungkin,” ujar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan.

Dalam peninjauan di Aceh Tamiang, Presiden melihat langsung progres pembangunan hunian Danantara yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana. Prasetyo menjelaskan, saat ini ratusan unit rumah telah selesai dibangun sebagai bagian dari target pembangunan 15 ribu unit hunian di tiga provinsi terdampak.

“Sekitar 600 unit hunian yang merupakan kontribusi dari Danantara sudah berhasil dibangun. Itu baru sebagian dari total rencana pembangunan 15 ribu unit di tiga provinsi,” jelasnya.

Usai meninjau lokasi hunian, Presiden Prabowo memimpin rapat koordinasi dengan para menteri, gubernur, dan bupati untuk menyerap laporan serta masukan terkait kebutuhan mendesak di daerah terdampak. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan krusial disampaikan, mulai dari keterbatasan akses sanitasi air bersih hingga belum optimalnya operasional fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden meminta agar dilakukan percepatan penanganan, termasuk pemulihan infrastruktur pendukung. Salah satu perhatian utama adalah normalisasi sungai yang terdampak bencana, mengingat adanya pelebaran alur sungai, penumpukan material kayu, serta endapan lumpur yang berpotensi menimbulkan risiko lanjutan.

Baca Juga :  PBNU Tegaskan Penolakan terhadap Kehadiran Atlet Israel di Indonesia

“Presiden menekankan agar langkah-langkah percepatan segera dilakukan, termasuk normalisasi sungai-sungai yang terdampak,” pungkas Prasetyo.