Pintasan.co, Jakarta – Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, Pemerintah Indonesia resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20%, mulai berlaku 22 Oktober 2025.
Kebijakan ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan diterapkan tanpa tambahan anggaran subsidi dari APBN.
Penurunan harga dilakukan melalui efisiensi industri pupuk nasional dan pembenahan tata kelola distribusi.
Langkah ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, yang merevisi ketentuan sebelumnya terkait jenis, HET, dan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025.
Penurunan harga mencakup berbagai jenis pupuk yang digunakan petani, seperti urea dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840, NPK kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360, serta pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.
Kebijakan ini berdampak langsung bagi lebih dari 155 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Seperti dilansir dari detikFinance, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau.
“Ini adalah tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Presiden menegaskan pupuk harus sampai ke petani tanpa keterlambatan dan kebocoran,” ujar Amran.
Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pemangkasan rantai distribusi, penyederhanaan sistem penyaluran, hingga pengawasan ketat dari pabrik hingga petani.
Pemerintah juga menindak tegas pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi, termasuk perusahaan besar, dengan ancaman sanksi pidana hingga lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
Efisiensi tata kelola ini menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26%, dan meningkatkan keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga Rp2,5 triliun pada 2026.
Selain itu, pemerintah tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru yang akan memperkuat kemandirian industri pupuk nasional, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung sebelum 2029.
Amran menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar penurunan harga, tetapi bukti nyata keberpihakan negara terhadap petani.
“Presiden Prabowo memberi arahan jelaa, negara harus hadir di sawah dan ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Ini bukti nyata komitmen pemerintah terhadap kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20%, Pertama Kali dalam Sejarah
Caption:
Untuk pertama kalinya, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20% tanpa tambahan subsidi APBN. Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya Presiden Prabowo memperkuat kedaulatan pangan dan menolong petani di seluruh Indonesia.
