Pintasan.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan pencapaian signifikan dalam ketahanan pangan nasional dengan menyebut bahwa stok beras pemerintah kini mencapai angka tertinggi dalam sejarah, yakni lebih dari 4,2 juta ton.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tahun 2025 yang berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, pada Minggu (20/07/2025).

Menurut Presiden, lonjakan tersebut tak hanya terjadi pada komoditas beras, namun juga jagung yang produksinya meningkat sebesar 30 persen, sementara produksi beras sendiri melonjak hingga 48 persen.

Ia menyatakan bahwa tren positif ini akan terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi pangan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik curang yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha, yang menjual beras kualitas biasa dengan harga premium demi keuntungan berlebih.

“Masih ada yang memainkan harga dengan menjual beras biasa seolah-olah premium, lalu menaikkan harganya sesuka hati. Ini jelas merupakan pelanggaran,” tegas Presiden.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah meminta aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung dan Kepolisian, untuk segera menindak tegas para pelaku, tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut, Prabowo memaparkan dampak serius dari praktik manipulatif tersebut.

Ia menyebut, potensi kerugian negara akibat kecurangan dalam distribusi pangan bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya.

“Saya sudah menerima laporan, kerugian negara bisa menyentuh angka Rp100 triliun per tahun. Itu jumlah yang sangat besar,” ujarnya.

Presiden menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar bangsa, termasuk pengentasan kemiskinan.

“Bayangkan, dengan dana Rp100 triliun, mungkin kita bisa menghapus kemiskinan,” katanya.

Baca Juga :  Kenaikan Gaji Hakim Dinilai Bisa Tekan Angka Korupsi, Wakil Ketua DPR Beri Dukungan