Pintasan.co, Jakarta – Kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia di Korea Selatan, Center for Military Human Rights Korea (CMHRK), menyatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol akan mengumumkan darurat militer kedua.
Ketua CMHRK, Im Tae Hoon, menuduh Yoon mengorbankan negara demi ambisi politik pribadinya.
“Yoon mungkin akan terus bertaruh dengan risiko yang lebih besar untuk mempertaruhkan urusan negara,” kata Im, dikutip Korea Herald.
“Deklarasi darurat militer masih harus dilihat sebagai pilihan yang sah bagi Yoon,” lanjut Im.
CMHRK menilai bahwa tanda-tanda darurat militer kedua muncul setelah Angkatan Darat tetap dalam status siaga darurat meskipun darurat militer sebelumnya telah dicabut.
Mereka berpendapat bahwa kondisi ini membuka peluang besar bagi pengerahan pasukan untuk darurat militer kedua.
Kelompok tersebut juga mencatat bahwa sejumlah komandan Angkatan Darat telah diminta untuk siap siaga menghadapi kemungkinan panggilan darurat.
Selain itu, militer juga mengumumkan larangan cuti sementara hingga Minggu (9/12). Namun, CMHRK tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja komandan yang diminta untuk berada dalam siaga.
Sementara itu, juru bicara partai oposisi utama, Partai Demokratik, Jo Seoung Lae, menyatakan bahwa 170 anggota parlemen dari partainya akan tetap berada di Majelis Nasional dan tidak akan meninggalkannya.
“Mulai hari ini,” kata Jo ke awak media, Jumat.
Menanggapi tuduhan dari CMHRK, Angkatan Darat Korea Selatan membantah klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak ada larangan cuti di tingkat manapun dan di wilayah apapun.
Korea Selatan baru saja menyaksikan peristiwa politik yang sangat dramatis sejak 44 tahun terakhir, setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada hari Selasa.
Namun, langkah ini mendapat kecaman luas dari masyarakat, termasuk anggota legislatif. Warga Korea Selatan menentang kembalinya era yang penuh dengan kediktatoran dan pembatasan.
Enam jam setelah pengumuman itu, Yoon mencabut status darurat militer setelah parlemen sepakat untuk menolaknya dalam sidang pleno.
Setelah pencabutan tersebut, warga secara massal menuntut Yoon untuk mundur. Oposisi di parlemen juga telah mengajukan mosi pemakzulan dan berencana menggelar pemungutan suara pada hari Sabtu.
Nasib Yoon kini berada di ambang ketidakpastian, sementara oposisi terus melancarkan tekanan.
