Pintasan.co, Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat telah resmi dimulai di seluruh Indonesia sejak 6 Januari 2025.
Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pelaksanaan program ini dijadwalkan mulai pada 13 Januari 2025.
Sebelumnya, pilot project program ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul. Namun, Pemerintah DIY menargetkan pelaksanaan serentak di seluruh wilayah DIY pada minggu kedua Januari.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menyampaikan bahwa persiapan teknis dan logistik terus dijalankan untuk memastikan program dapat berjalan dengan lancar.
“Kami memastikan semua pihak di daerah siap mendukung pelaksanaan program ini. DIY berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti koperasi ikan dan telur, untuk memenuhi kebutuhan logistik,” jelas Beny.
Program MBG ini bertujuan untuk menyediakan asupan gizi yang berkualitas bagi siswa guna meningkatkan kesehatan mereka dan mendukung kelancaran proses belajar.
Pemerintah pusat akan mengelola langsung pelaksanaan program, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai pendukung pelaksana.
Pemerintah DIY berharap program ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat signifikan bagi siswa di seluruh wilayah DIY.
Pemda DIY menjamin dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa guna mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia.
Beny Suharsono menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan program ini merupakan tanggung jawab pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting untuk memberikan dukungan penuh.
Beny menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program ini.
“Walaupun program ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, daerah tidak boleh tinggal diam. Saya sudah meminta kepada kepala dinas untuk memastikan semua siswa menerima makan bergizi gratis,” ujar Beny.
Ia juga mengingatkan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan tanpa adanya perubahan fungsi.
“Guru tidak boleh menjadi petugas program ini karena itu dapat menggeser fungsi utama mereka. Tugas dan struktur pelaksana harus jelas sejak awal,” tambahnya.
Beny menambahkan bahwa Pemda DIY, melalui Bappeda dan Disdikpora DIY, telah melakukan berbagai persiapan serta koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Satuan Kerja (Satker) SPPG (Satuan Pemenuhan Penyelenggaraan Gizi).
“Anggaran program ini di DIY sudah disiapkan melalui APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk provinsi, anggarannya mencapai Rp42 miliar. Kami juga memastikan dukungan logistik, seperti penyediaan ikan dan telur melalui koperasi serta BUMDes,” kata Beny.
Pemerintah DIY berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung kesuksesan program MBG.
Selain menjamin kesiapan logistik, pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan Satker SPPG dan Badan Gizi Nasional.
“Yang terpenting, daerah siap kapan pun dibutuhkan. Program ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan gizi siswa dan mendukung kualitas pendidikan,” tutup Beny.
