Pintasan.co, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagasnya dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Dadan menjelaskan, setiap unit pelayanan dalam program ini akan dikelola oleh tiga pegawai Badan Gizi Nasional dan mempekerjakan puluhan warga lokal sebagai juru masak dan tukang cuci.
Ia memperkirakan bahwa tiap unit pelayanan dapat membuka peluang kerja bagi sekitar 30 hingga 47 orang warga setempat.
“Di daerah dengan banyak pengangguran, teknologi seperti mesin cuci tidak akan kami gunakan, karena bisa menggantikan pekerjaan hingga 16 orang,” ujar Dadan.
Selain itu, penggunaan tenaga manusia akan lebih diutamakan karena program ini juga mengharuskan wadah stainless steel untuk distribusi makanan ke sekolah, yang harus dicuci dan digunakan kembali setiap hari.
Dadan mencontohkan pelaksanaan uji coba di Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat. Di wilayah tersebut, para pekerja yang bertugas mencuci wadah distribusi makanan mendapatkan penghasilan tambahan.
“Di Sukabumi, rata-rata pendapatan orang tua kurang dari Rp 1 juta per bulan. Ketika bekerja di unit pelayanan sebagai petugas cuci, mereka bisa meraih Rp 2 juta per bulan, dan ini sangat membantu mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung soal kemiskinan dan gizi masyarakat. Prabowo menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, dan banyak masyarakat, termasuk anak-anak, yang mengalami kekurangan gizi.
Namun, ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan pandangan berbeda.
Ia menyebut program ini mungkin membantu mengurangi beban ekonomi sebagian masyarakat miskin, namun tidak akan cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural secara menyeluruh.
Menurut Achmad, pemerintah perlu menambahkan langkah-langkah strategis lain, seperti reformasi sistem ekonomi, penguatan jaminan sosial, peningkatan investasi di sektor produktif, serta pemberdayaan masyarakat.
“Program ini kurang mencakup solusi yang menyeluruh dan terukur untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan,” jelas Achmad dalam keterangannya pada Ahad, 20 Oktober 2024.
