Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah telah melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran Rp10 ribu per porsi di sejumlah daerah selama hampir setahun terakhir.
Program ini menyasar anak-anak dan ibu hamil untuk mencukupi kebutuhan gizi harian mereka.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program ini mampu menyediakan 600-700 kalori per sajian.
Uji coba telah dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
“Program ini sudah diuji coba hampir setahun. Di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu,” ujar Hasan, Sabtu (30/11/2024).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak atau ibu hamil per hari. Alokasi anggaran nasional untuk program ini mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025.
Meskipun awalnya pemerintah berharap memberikan anggaran Rp15 ribu per porsi, saat ini kondisi anggaran hanya memungkinkan indeks Rp10 ribu.
“Kami menghitung untuk daerah-daerah, Rp10 ribu itu cukup untuk makanan bermutu dan bergizi,” kata Presiden di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Anto Mukti Putranto, didampingi Wakil KSP Muhammad Qodari, meninjau uji coba program ini di SMP 1 Barunawati, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2024).
Putranto menyampaikan bahwa hasil kunjungan akan menjadi bahan laporan kepada Presiden. Ia juga memuji antusiasme siswa yang menyambut program ini dengan gembira.
“Anak-anak terlihat senang, dan menu yang disajikan memiliki standar baik. Kita akan memastikan bahwa kandungan kalori dan gizinya sesuai kebutuhan jenjang usia siswa,” ujar Putranto.
Ia menjelaskan kebutuhan kalori yang disesuaikan per jenjang usia, mulai dari 400 kalori untuk anak TK hingga 700 kalori untuk siswa SMA.
“Makan bergizi juga disesuaikan dengan waktu masuk sekolah. Misalnya, anak PAUD yang masuk pagi mendapatkan sarapan bergizi,” tambahnya.
Program makan bergizi gratis ini dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada Januari 2025. Pemerintah berkomitmen memantau pelaksanaannya hingga wilayah terpencil, termasuk Papua, untuk memastikan program ini menjangkau seluruh anak Indonesia.
