Pintasan.co, Jakarta – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, telah memasukkan sejumlah kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (OMO FOLU) Net Sink 2030.
Melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Raja Juli, mereka menerima honor bulanan yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.
Dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 31 Januari lalu, tercantum rincian honor bulanan bagi para pengurus, termasuk untuk Raja Juli selaku penanggung jawab atau pengarah yang mendapatkan Rp 50 juta per bulan.
Raja Juli pun mengonfirmasi kebenaran dokumen tersebut yang sempat viral di media sosial.
“Dokumen keputusan ini adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujarnya pada Kamis, 6 Maret 2025.
Menurut Raja Juli, SK tersebut merupakan revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan struktur sebelumnya.
Struktur baru ini melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan ASN, serta pihak eksternal yang dinilai dapat mendukung Kementerian Kehutanan dalam mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
“Pendanaan untuk kegiatan OMO yang baru ini tetap sama dengan sebelumnya, yaitu berasal dari donor atau negara mitra, dan saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” tambah Raja Juli.
Beberapa kader PSI yang terlibat dalam kepengurusan OMO FOLU ini antara lain, Andy Budiman sebagai Dewan Penasehat Ahli, Endika Fitra Wijaya yang mengisi posisi staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, Sigit Widodo yang menjadi anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago yang terlibat di bidang konservasi, serta Suci Mayang Sari yang ditugaskan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
Setiap anggota pengurus mendapatkan honor bulanan, dengan anggota bidang memperoleh Rp 20 juta, sementara staf mendapatkan Rp 8 juta per bulan.
FOLU Net Sink 2030 adalah target Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.
Komitmen yang diajukan oleh pemerintah sebelumnya menetapkan target pengurangan sebesar 140 juta ton CO2e.
