Pintasan.co, Jakarta – Rano Karno Wakil Gubernur Jakarta Terpilih mengatakan bahwa tidak ada program kampanye Pramono-Rano di Pilkada 2024 yang terganggu akibat dengan adanya efisiensi anggaran, apalagi Jakarta termasuk provinsi yang bisa mandiri.

“Secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri, sangat bisa untuk hidup mandiri,” ujar Rano Karno usai mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Bahkan, kata dia, usai mendapat laporan dari Tim Transisi menyebutkan, efisiensi anggaran yang dapat dilakukan di Jakarta berkisar Rp38 miliar dan jumlah tersebut memang tidak terlalu besar.

“Tidak (mengganggu program yang dikampanyekan). Kita harus efisiensi, saya mendapat laporan dari Tim Transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi tidak lebih dari Rp38 miliar,” ujarnya.

Menurut Wakil Gubernur terpilih tersebut, bahwa dengan adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dipastikan tidak mengganggu program yang dikampanyekannya pada saat Pilkada kemarin.

Lanjutnya, bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan seperti pemotongan perjalanan dinas, makan minum, rapat di hotel dan lain sebagainya sudah dipetakan.

Akan tetapi, Rano mengatakan tidak akan memangkas terlalu banyak, karena pemotongan tersebut akan berakibat pada okupansi hotel dan ini bisa berdampak bagi perputaran perekonomian.

“Mungkin juga jangan semua dipotong habis, kasihan juga hotel. Jadi diatur, agar tidak melebihi dari target,” ujar Rano.

Baca Juga :  Rencana Penggabungan UU Pemilu dan Pilkada di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuai Harapan Stabilitas Regulasi