Pintasan.co, Jakarta – Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, memberikan tanggapan mengenai dugaan pelanggaran kualitas beras subsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikenal dengan inisial FS.
Wakil Gubernur Jakarta itu pun menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersikap transparan dan tidak ragu untuk mengambil tindakan jika terbukti ada pelanggaran.
“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” ujar Rano Karno di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan dilansir dari Antara, Selasa (15/7/2025).
Bahkan, Rano menyatakan bahwa pihak FS telah memberikan laporan yang menolak tuduhan tentang beras subsidi dioplos.
Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa masalah ini akan diteliti dengan pendekatan yang objektif. “Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” ucapnya.
Untuk memastikan keakuratan informasi tersebut, Rano menegaskan bahwa audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta telah terlibat untuk mengawasi proses ini.
“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” imbuh Rano.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sedang menyelidiki beberapa produsen beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui bahwa hari ini ada empat produsen beras yang sedang diperiksa.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.
Produsen yang dimaksud terdiri dari WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Meski begitu, Helfi belum membeberkan informasi lebih detail tentang aspek-aspek yang diteliti dari para produsen.
Dia hanya mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap empat produsen beras ini merupakan bagian dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
