Pintasan.co, Jakarta – Ali Lubis, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, menemukan praktik pungutan liar dalam rekrutmen lowongan kerja untuk penanganan infrastruktur dan sarana umum (PPSU) serta penyedia jasa lainnya secara individu (PJLP).
Saat masa reses, Ali memperoleh laporan itu ketika mengunjungi konstituen.
“Pak Wagub (Rano Karno), saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli,” ujar Ali Lubis pada saat rapat Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 di DPRD DKI, Rabu (16/7/2025).
Bahkan, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil tindakan terhadap laporan tersebut.
Ali mendorong Inspektorat agar melakukan penyelidikan langsung di lapangan terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat.
“Tolong, Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” ucapnya dilansir dari detikNews.
Mengaanggapi situasi ini, Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, mengakui bahwa praktik pungutan liar terjadi dalam rekrutmen petugas PPSU di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Dia pun menyatakan bahwa praktik tersebut tidak dapat diterima dan harus segera dihilangkan.
“Ya nggak bisa ditutupi, ada, dan kita sudah ngomong, itu harus diberantas,” imbuh Rano.
Wakil Gubernur Jakarta itu menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Inspektorat DKI Jakarta terkait dugaan pungutan liar tersebut. Menurutnya, masalah pungli telah menjadi fokus perhatian sejak awal masa kampanye Pilkada 2024.
“Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian, puluhan juta, bayangin, itu kita nggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak saja,” tuturnya.
Rano pun menyatakan bahwa ia akan mencari dan mengambil tindakan terhadap pelaku pungli dalam proses rekrutmen tersebut.
