Pintasan.co, Jakarta – Memasuki usia ke-79 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: di mana posisi dan peran kader dalam menjawab problem kebangsaan hari ini? Di tengah dinamika pembangunan nasional, persoalan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masih menunjukkan wajah ketimpangan yang nyata.
Situasi ini menjadi ujian historis bagi HMI sebagai organisasi kader umat dan bangsa untuk tidak sekadar hadir dalam seremoni, tetapi mengambil peran strategis dalam kerja-kerja perubahan sosial.
Pendidikan nasional hari ini masih berada dalam bayang-bayang ketimpangan struktural. Akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan belum sepenuhnya setara. Data menunjukkan bahwa sekitar 23 persen pemuda usia 15–24 tahun di wilayah pedesaan masuk kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training).
Hal Ini menandakan kegagalan sistem pendidikan dalam menjangkau dan memberdayakan generasi muda desa. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen pembebasan justru berpotensi melanggengkan kemiskinan ketika kualitas dan relevansinya tidak merata.
Bagi HMI, kondisi ini merupakan alarm serius. Sebab sejak awal berdiri, HMI memandang pendidikan sebagai sarana pembentukan insan cita manusia berilmu, beriman, dan bertanggung jawab atas masyarakatnya. Ketika pendidikan kehilangan orientasi keadilan dan keberpihakan, maka tugas kader HMI bukan hanya mengkritik, tetapi juga menghadirkan alternatif praksis yang membumi.
Persoalan pendidikan tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekonomi nasional. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, kualitas pertumbuhan itu belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan pendapatan masih tinggi dan daya tahan kelas menengah melemah. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan. Fakta ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masih terpusat dan belum sepenuhnya menyentuh basis kehidupan rakyat.
Kondisi ekonomi yang timpang ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Akses layanan kesehatan dasar di desa masih terbatas, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun layanan preventif. Ketimpangan imunisasi, gizi anak, dan layanan kesehatan ibu masih menjadi persoalan penting di banyak daerah. Ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak cukup dipandang sebagai program bantuan semata, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Dalam refleksi Milad HMI ke-79, ketiga persoalan ini pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan harus dibaca sebagai satu rangkaian masalah struktural yang saling terkait. Tidak mungkin membangun pendidikan yang berkualitas tanpa ekonomi yang adil. Tidak mungkin mendorong produktivitas ekonomi tanpa masyarakat yang sehat. Dan tidak mungkin menciptakan masyarakat sehat tanpa pendidikan yang memadai.
Oleh karena itu, HMI dituntut mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai strategi perjuangan. Negara tidak bisa bekerja sendiri. Akademisi, mahasiswa, komunitas, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam kerja-kerja pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, kader HMI memiliki modal intelektual dan sosial untuk menjadi penghubung antara kebijakan negara dan realitas masyarakat.
Lebih dari itu, HMI perlu menginisiasi program-program kecil yang berdampak nyata. Bukan program seremonial, tetapi gerakan berbasis desa: kelas literasi dan pendampingan belajar bagi anak-anak desa, edukasi kesehatan preventif berbasis komunitas, serta pelatihan kewirausahaan yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Program kecil semacam ini, bila dijalankan secara konsisten dan kolaboratif, mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, refleksi Milad HMI ke-79 harus bermuara pada satu kesadaran penting: Indonesia tidak akan kuat jika desanya tertinggal. Desa bukan objek pembangunan, melainkan subjek utama perubahan. Membangun Indonesia dari desa berarti memastikan pendidikan bermutu hadir hingga pelosok, ekonomi lokal diberdayakan, dan layanan kesehatan menjangkau seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Di usia ke-79 ini, HMI memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjaga idealisme perjuangan mengawal pembangunan yang adil, menguatkan peran intelektual kader, dan berpihak pada masyarakat yang terpinggirkan. Sebab HMI tidak lahir untuk sekadar besar sebagai organisasi, tetapi untuk hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban.
Penulis: Vina Dwi Pratiwi (Pengurus Kohati PB HMI Periode 2021-2023)
